Kabupaten Bekasi, 13 November 2025 – Proses seleksi terbuka (open bidding) jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi kembali menuai sorotan tajam. Di tengah komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk menjalankan proses yang transparan, dinamika politik di balik layar justru memunculkan pertanyaan publik: apakah seleksi ini benar-benar menjunjung meritokrasi atau sekadar formalitas birokrasi?
Pendiri LSM Jendela Komunikasi (Jeko), Bob, menegaskan bahwa hasil akhir open bidding ini akan menjadi barometer reformasi birokrasi daerah. “Apakah publik kembali menyaksikan drama lama di mana jabatan tinggi menjadi hadiah politik terselubung?” tanya Bob, menyerukan Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjaga integritas proses.
Tiga Kandidat Internal Lolos Administrasi
Pansel Pemkab Bekasi telah mengumumkan tiga pejabat eselon II internal yang lolos tahap administrasi, seluruhnya merupakan pejabat karier yang malang melintang di birokrasi Bekasi:
1. Endin Samsudin (Kepala BKPSDM): Dikenal menguasai sistem kepegawaian.
2. Henri Lincoln (Kepala Dinas SDA dan Bina Marga): Membawa pengalaman di bidang teknis infrastruktur.
3. Iwan Ridwan (Kepala Bapenda): Dikenal disiplin dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Publikasi hanya tiga nama internal ini memicu pertanyaan: di mana sosok dari luar daerah yang disebut ikut mendaftar? Publik menuntut transparansi lebih lanjut mengenai identitas pendaftar non-internal tersebut.
Pengawasan Ketat dan Tuntutan Transparansi
Kritik diarahkan pada Pansel terkait persyaratan yang dinilai terlalu sempit dan perubahan jadwal seleksi yang berulang kali bergeser tanpa alasan transparan.
“Jangan sampai seleksi ini hanya formalitas. Masyarakat ingin tahu nilai asesmen, siapa assessor-nya, dan bagaimana kriteria penilaian,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Bekasi.
Merespons potensi adanya praktik non-merit system, saat ini proses seleksi berada di bawah pengawasan ketat, termasuk dari lembaga pengawas seperti Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH), menyusul kekhawatiran publik terhadap praktik “jual beli jabatan” yang kerap mencuat di berbagai daerah.
Bupati Tegaskan Komitmen, Namun Tekanan Politik Menguat
Tekanan ini terjadi meskipun Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, telah berulang kali menyampaikan komitmen teguh untuk melaksanakan proses yang transparan dan sesuai merit system. Namun, di lapangan, dinamika politik dan hubungan antarpejabat membuat posisi Sekda menjadi incaran strategis bagi banyak pihak.
Dilema pun muncul: apakah Sekda nanti akan dipilih berdasarkan kompetensi untuk menjaga stabilitas birokrasi, atau karena loyalitas politik untuk menjembatani kepentingan elite?
Momentum seleksi Sekda 2025 adalah kesempatan emas bagi Pemkab Bekasi untuk menunjukkan komitmen terhadap good governance. Publik berharap bahwa transparansi hasil asesmen dan bebasnya proses dari tekanan menjadi bukti bahwa jabatan strategis diisi oleh pejabat profesional, bukan hasil kompromi politik.
(Engkas).
