Karawang – Proyek rehabilitasi Makam Singaperbangsa di Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, yang menelan anggaran sebesar Rp 1.665.778.000 dan dikerjakan oleh CV LATAANNSA, menuai sorotan tajam dan protes keras dari warga sekitar. Lima Kepala Keluarga (KK) yang rumah dan kios warungnya terdampak pembongkaran mengaku kecewa dan merasa disengsarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.
Peristiwa yang terjadi pada Senin (13/10/2025) ini menjadi puncak kekecewaan warga. Mereka mengklaim pembongkaran dilakukan tanpa adanya sosialisasi tertulis sebelumnya dan yang lebih menyakitkan, tidak ada uang kompensasi atau biaya ganti rugi yang diberikan.
“Hanya Pemberitahuan Lisan Langsung Suruh Bongkar”
Sulaiman, salah satu warga terdampak yang juga bertugas sebagai petugas kebersihan makam, mengungkapkan kekecewaannya. “Ya kang, saya dan warga lainnya yang punya warung sangat kecewa, karena tidak ada pemberitahuan secara tertulis dan tidak ada kompensasi,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media.
Meskipun menyadari menempati tanah negara, Sulaiman mempertanyakan hati nurani Pemkab. “Kan saat warung atau rumah dibongkar harus ada biaya buat pindah, apa lagi yang membangun saya. Warga lain kaget, hanya pemberitahuan secara lisan langsung suruh bongkar,” imbuhnya.
Kekesalan serupa disampaikan oleh Kardi, perwakilan warga terdampak. Ia bersama empat warga lainnya berkumpul di lokasi makam untuk menyuarakan kekecewaan mereka. Kardi menegaskan bahwa jajaran pejabat Pemkab, kecamatan, hingga kepala desa seharusnya peka terhadap nasib warga.
“Mereka mestinya paham, peka terhadap warga terdampak perihal membongkar rumah. Ada biaya upah kerja bongkar bangunan, setelah bangunan dibongkar, penempatan akan dipindahkan ke mana? Persoalannya 5 orang terdampak sebagian tidak memiliki lahan tanah,” tegas Kardi.
Ia menilai Pemkab Karawang tidak “Memanusiakan manusia” karena hanya memerintahkan pembongkaran tanpa memberikan solusi. Kardi menuntut agar dana kebijakan atau kompensasi segera digelontorkan kepada 5 warga yang rumah dan warungnya dibongkar.
Warga terdampak berharap Bupati Karawang dan pihak yang berkompeten lainnya segera membuka mata dan bereaksi cepat. Mereka sangat membutuhkan biaya untuk membongkar bangunan, serta uang untuk pemindahan tempat tinggal dan warung usaha mereka.
“Pemerintah bukan mensejahterakan warga masyarakat, tetapi malah menyengsarakan rakyat,” tutup Kardi, mewakili jeritan hati para warga terdampak.
(Roy)
