KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah menghadapi periode krusial setelah menerima “Rapor Merah” dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait anjloknya skor integritas daerah. Tekanan publik dan pengawasan ketat KPK kini terpusat pada keputusan akhir Bupati, Ade Kuswara Kunang, untuk memilih satu nama dari tiga finalis Sekretaris Daerah (Sekda) definitif.
Keputusan penentuan Sekda ini menjadi ujian paling berat bagi birokrasi Bekasi, yang saat ini dicap rentan terhadap praktik korupsi, terutama isu nepotisme dan jual beli jabatan dalam pengisian posisi strategis.
Rapor Merah KPK Soroti Celah Korupsi
Peringatan KPK datang setelah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan kerentanan sistem di Pemkab Bekasi. KPK secara eksplisit menyoroti lemahnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan kuatnya indikasi praktik transaksional dalam mutasi dan promosi jabatan.
Bupati Ade Kuswara Kunang telah membantah keras tudingan adanya jual beli jabatan, seraya mengklaim bahwa seluruh proses seleksi didampingi oleh KPK. Namun, Bantahan ini belum sepenuhnya meredam kekhawatiran publik.
Dilema Tiga Finalis Sekda
Proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekda telah rampung pada pertengahan November 2025. Panitia Seleksi (Pansel) telah menyerahkan hasil akhir kepada Bupati, dengan tiga nama yang lolos dan direkomendasikan:
1. Endin Samsudin (Kepala BKPSDM)
2. Henri Lincoln (Kepala DSDABMBK)
3. Iwan Ridwan (Kepala Bapenda)
Laporan internal menyebutkan Endin Samsudin meraih nilai tertinggi dalam akumulasi penilaian. Namun, ia juga merupakan kandidat yang paling disorot karena isu kedekatan pribadi atau kekerabatan dengan lingkaran kekuasaan Bupati. Situasi ini menempatkan Bupati pada dilema besar: memilih kandidat dengan performa terbaik yang terkontaminasi isu nepotisme, atau memilih kandidat yang lebih bersih untuk memulihkan citra Pemkab.
Menanti Tanggal Pelantikan Sebelum Akhir Tahun
Dengan selesainya tahap Pansel, bola panas kini berada di tangan Bupati. Meskipun tanggal pelantikan definitif belum diumumkan, target awal Pemkab adalah menyelesaikan dan melantik Sekda baru sebelum akhir tahun 2025.
Keputusan Bupati sangat menentukan arah kepemimpinan birokrasi Kabupaten Bekasi ke depan. Pilihan yang jatuh pada sosok berintegritas dan bebas dari kepentingan transaksional akan menjadi langkah pertama yang valid dalam menjawab kritik KPK dan membersihkan nama Kabupaten Bekasi dari zona merah korupsi. Jika tidak, proses ini hanya akan memperkuat sinyal darurat yang dikeluarkan KPK.
Status Terkini: Hasil akhir telah diserahkan. Keputusan dan tanggal pelantikan Sekda terpilih diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.
(Engks).
