Jakarta, — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menunjukkan ketegasan fiskalnya dengan menolak keras penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai rencana pembangunan pusat keuangan di Bali, yang dikenal sebagai inisiatif Family Office oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Penolakan ini ditegaskan Menkeu Purbaya sebagai upaya menjaga efisiensi anggaran negara dan memastikan APBN hanya dialokasikan untuk proyek-proyek yang menjadi prioritas utama pemerintah.
“APBN bukan untuk proyek mewah! Tidak sepeser pun dana negara akan dipakai untuk membangun pusat keuangan di Bali,” tegas Menkeu Purbaya di Jakarta, Senin (13/10).
Proyek Family Office, yang merupakan gagasan dari Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, ditujukan untuk menarik dan mengelola kekayaan individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi (High Net Worth Individual/HNWI) dari mancanegara. Meskipun memiliki potensi strategis dalam investasi, Menkeu Purbaya menyebut proyek ini bukan prioritas mendesak pemerintah.
“Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor,” ujarnya, menggarisbawahi komitmennya untuk mengelola fiskal dengan hati-hati.
Menkeu Purbaya pun mempersilakan DEN untuk melanjutkan proyek tersebut, asalkan pembiayaan berasal dari sumber non-APBN. “Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” tegasnya. Sinyal Ketegasan Fiskal atau Friksi Kebijakan?
Sikap tegas Menkeu ini sontak memicu perdebatan di kalangan ekonom. Di satu sisi, keputusan ini dipandang sebagai ketegasan fiskal yang diperlukan untuk mengendalikan defisit dan utang negara, serta memastikan anggaran hanya mendukung program yang berdampak luas pada kesejahteraan rakyat.
Namun, di sisi lain, penolakan pendanaan untuk proyek yang dianggap strategis oleh lembaga tinggi seperti DEN menimbulkan pertanyaan mengenai sinergi kebijakan antar lembaga negara dan potensi lemahnya dukungan awal pemerintah pada proyek investasi game-changer yang membutuhkan daya tarik dan kepercayaan besar dari investor global.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu, menyatakan bahwa proyek Family Office masih dalam tahap pembahasan dan belum membutuhkan alokasi anggaran dari APBN. “Kalau melakukan perencanaan, belum ada keperluan anggaran. Jadi, kita tunggu saja,” respons Mari Elka.
Terlepas dari perdebatan tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk berpegangan pada disiplin anggaran dan mengarahkan fokus APBN pada penguatan ekonomi domestik dan penyelesaian proyek-proyek yang telah ditetapkan. (red)
