WWnews, KARAWANG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang menjadi sasaran kritik tajam setelah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali, sebuah langkah yang dinilai kontroversial di tengah seruan efisiensi anggaran pemerintah daerah dan masalah ketenagakerjaan yang menumpuk.
Kunjungan dinas ke destinasi wisata ini dinilai sebagai bentuk ketidak pekaan birokrasi terhadap realitas sosial yang dihadapi para pekerja Karawang.
Kecaman keras datang dari Aktivis Buruh GSPB (Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh), Mursin (Barek). Ia mempertanyakan urgensi kunker tersebut saat Karawang masih dibayangi berbagai konflik industrial.
“Dengan kunjungan kerja Disnakertrans ke Bali ini, apa tujuannya mereka ke sana? Apa yang akan didapat setelah pulang dari Bali? Memangnya di Karawang ini tidak ada tempat yang layak untuk studi atau pelatihan?” ujar Mursin dengan nada geram, Senin (27/10/2025).
Menurut Mursin, Disnakertrans seharusnya fokus menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi buruh seperti,
• Upah yang tidak layak.
• Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
• Ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan upah minimum.
• Konflik industrial yang masih sering terjadi.
“Masalah-masalah itu belum selesai. Banyak buruh yang mengadu mengenai upah yang tidak layak untuk kebutuhan hidup. Dalam situasi seperti ini, kok malah berangkat ke Bali? Ini kan ironis,” tegasnya, menilai kunker tersebut tidak etis dan melukai hati para pekerja.
Kritik publik tidak hanya menyasar lokasi, tetapi juga transparansi agenda dan output kegiatan. Masyarakat menuntut agar Disnakertrans segera memberikan klarifikasi yang jelas, memastikan kunker tersebut bukan sekadar “plesiran” yang dibungkus tugas kedinasan.
Sejumlah aktivis masyarakat juga menyatakan kekhawatiran bahwa kegiatan semacam ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama jika tidak ada hasil konkret yang bisa dirasakan langsung oleh pekerja di Karawang.
“Kalau memang alasan kunjungan kerja adalah untuk meningkatkan kompetensi atau mencari referensi kebijakan, masyarakat berhak tahu hasilnya apa. Jangan sampai setelah kembali ke Karawang, tidak ada perubahan apa pun yang dirasakan oleh para pekerja,” imbuh Mursin.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disnakertrans Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait tujuan dan hasil kunjungan kerja yang telah memicu gelombang kecaman ini. Publik Karawang kini menanti jawaban dan tindakan nyata dari dinas terkait.
(Ww).
