BANDUNG, – Slogan “Jabar Istimewa” kini tengah diuji oleh kenyataan pahit di atas kertas anggaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi memulai tahun 2026 dengan napas terengah-engah. Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, APBD Jabar 2026 menghadapi potensi defisit raksasa sebesar Rp 4,3 triliun (23/1/2026).
Situasi ini bukan sekadar angka di laporan tahunan, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan pelayanan publik dan kredibilitas pemerintah di mata mitra kerja.
Informasi yang dihimpun tim redaksi menunjukkan betapa gentingnya arus kas (cash flow) Jawa Barat saat ini:
Tunggakan Raksasa. Sebanyak Rp 621 miliar kewajiban pembayaran kepada kontraktor atas pekerjaan tahun 2025 kini berstatus “tunda bayar”.
Berdasarkan data terkini, posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sempat dilaporkan menyusut hingga titik nadir, yakni hanya tersisa sekitar Rp 500 ribu sebuah rekor Silpa terendah sepanjang sejarah provinsi.
Kewajiban Sosial. Dana kompensasi bagi 15.293 kepala keluarga terdampak penutupan tambang di Bogor sebesar Rp 45,8 miliar juga masuk dalam daftar tunggu yang belum terbayar.
Menghadapi lubang anggaran ini, Pemprov Jabar melirik skema pinjaman ke PT SMI dengan nilai mencapai Rp 2 triliun. Meski diklaim sebagai opsi terakhir, rencana ini langsung memicu turbulensi opini publik.
“Perekonomian daerah yang berantakan bisa memunculkan gelombang kemarahan publik. Ini bukan sekadar masalah teknis akuntansi, tapi implikasi politik yang serius bagi Gubernur,” tegas Nana Rukmana, Direktur Pusat Kajian Politik Indonesia.
Nana juga menyoroti kapasitas tim teknokrat Jawa Barat. Muncul pertanyaan tajam di kalangan pengamat: apakah tim keuangan yang didominasi “orang daerah” ini mampu menangani kompleksitas fiskal level provinsi atau hanya sekadar promosi politik?
Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, memastikan pihaknya sedang berupaya keras melalui penghematan ekstrem mulai dari memangkas anggaran jamuan tamu dari Rp 3,5 miliar menjadi Rp 500 juta, hingga mematikan listrik gedung pemerintah pada jam tertentu.
“Fiskal itu alat, bukan tujuan. Ujungnya rakyat harus sejahtera,” ujar Herman mencoba menenangkan publik. Namun, pengamat ekonomi Unpad, Ferry Hadiyanto, mengingatkan bahwa utang daerah memiliki risiko tinggi jika tidak digunakan untuk investasi produktif yang menghasilkan multiplier effect.
Krisis ini menjadi ujian pertama yang sangat krusial bagi Dedi Mulyadi. Di satu sisi, ia ingin memacu infrastruktur dengan menaikkan anggaran jalan menjadi Rp 4,5 triliun. Di sisi lain, dompet daerah sedang bolong akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) pusat sebesar Rp 2,4 triliun.
Apakah Jabar akan mampu keluar dari lubang defisit dengan kreativitas pendapatan, atau justru terjerembap dalam beban utang yang akan membebani fiskal hingga 2030?
(Red).
