JAKARTA – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, secara frontal menolak perkiraan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang hanya berkisar 3-4% dari pemerintah. Dalam konferensi pers yang mengguncang dunia industri, Iqbal menetapkan target ambisius: kenaikan UMP harus mencapai 8,5% hingga 10,5%, menilainya sebagai satu-satunya cara untuk memulihkan daya beli buruh yang tergerus inflasi.
Strategi Kejutan, Senjata ‘Model Brasil’
Untuk membantah kekhawatiran klasik bahwa kenaikan upah akan memicu hengkangnya investor, Said Iqbal melontarkan argumen yang tajam: Model Lula da Silva di Brasil.
“Kami tidak takut investor lari! Sebaliknya, seperti di Brasil, kenaikan upah yang signifikan justru akan menyulut konsumsi domestik yang masif,” tegas Iqbal. Menurutnya, daya beli masyarakat yang kuat adalah magnet investasi sejati, asalkan perputaran uang tersebut difokuskan untuk produk dalam negeri.
“Daya beli rakyat yang tinggi justru menjadi magnet bagi investor,” – Said Iqbal.
Jalan Buntu Upah Minimum Tunggal (UMT)
Selain tuntutan kenaikan persentase, Partai Buruh juga mendesak diterapkannya Upah Minimum Tunggal Nasional (UMT) yang ditetapkan langsung oleh Presiden. Usulan ini didorong oleh data bahwa upah rata-rata Indonesia ($178 USD) masih di bawah Vietnam ($189 USD), menunjukkan perlunya perbaikan daya saing mendesak.
UMT dianggap sebagai solusi untuk menghilangkan disparitas ekstrem yang memicu race to the bottom dan urbanisasi. Namun, usulan UMT menghadapi dua tembok kebijakan yang sulit ditembus:
Jurang KHL
Perbedaan ekstrem dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL) antara kota metropolitan (seperti Karawang) dan daerah pedesaan, yang berisiko menumbangkan UMKM jika dipukul rata.
Otonomi Daerah
Penetapan UMP/UMK merupakan kewenangan daerah yang dilindungi UU Otonomi Daerah, sehingga sentralisasi kewenangan upah dianggap melanggar prinsip desentralisasi.
Kini, bola panas tuntutan kenaikan UMP signifikan telah berada di tangan pemerintah, memaksa kabinet untuk memilih antara mendongkrak daya beli buruh ala Brasil atau mempertahankan stabilitas investasi tradisional.
(Ww).
