WWnews.com||Purwakarta||• Malam ini Konvoi Ribuan Buruh dari Bekasi bergabung dengan Buruh Karawang dan Purwakarta, lumpuhkan jalan protokol di Purwakarta. Konvoi Buruh Bekasi disambut ratusan Massa aksi setibanya di Karawang.
Buruh Jawa Barat Penuhi Undangan Penjabat Gubernur Jawa Barat sehingga akses transportasi Karawang Lumpuh Total.
Dan juga ribuan masa aksi yang di Banten sambangi kantor Gubernur Banten lalu Massa Aksi tutup akses Tol Cikande sebagai tanda protes rekomendasi upah di Jawa Barat yang tidak sesuai dengan harapan para buruh khususnya Jawa Barat.
Pada tanggal 30/11/ 2023, besok adalah batas akhir untuk PJ Gubernur memutuskan besaran UMK tiap-tiap Kabupaten dan Kota, akan tetapi PJ Gubernur Jawa Barat telah menandatangani berita acara rapat dewan pengupahan propinsi yang meminta diskresi PJ Gubernur, dengan di tanda tanganinya berita acara pengupahan tersebut, maka bisa saja PJ Gubernur memutuskan langsung UMK di tanggal 29 November 2023.
Di saat buruh bertamu ke kantor Gubernur untuk memastikan UMK mereka selalu kabur tidak menemui buruh yang sedang berdemo di depan kantornya begitu juga Bupatinya yang selalu menghindar untuk di temui para wakil buruh. Seperti enggan untuk menemui perwakilan dari buruh.
Kaum buruh memang yang selalu termarjinalkan, dan ini bukti kalau PJ Bupati Purwakarta sebelum batas akhir memberikan rekomendasi UMK tidak menggunakan PP51/2023 yakni sebesar 12%. Hal ini kami apresiasi sekalipun masih di bawah target yakni 15%,” ujar Wahyu Hidayat, Ketua Presidium Aliansi Buruh Purwakarta sekaligus Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Purwakarta melalui sambungan seluler.
Massa aksi Buruh Purwakarta Bakar ban di Depan Pemda sebagai wujud protes agar di Revisi Kenaikan Upah yang Layak bagi buruh.
Unsur Depeprov dari Pemerintah dan APINDO benar-benar berniat untuk miskinkan buruh se- Jawa Barat dengan adanya upah rendah serendah rendahnya dari tuntutan buruh 15% dengan adanya Rekomendasi dari Bupati/walikota mereka mentahkan.
“Rekomendasi kenaikan UMK Purwakarta sebesar Rp 535.760,98 atau 12% oleh unsur pemerintah diusulkan hanya naik Rp 23.394,98 (0,52%) dan unsur pengusaha (APINDO) mengusulkan supaya tidak naik upah. Gila!,” tandasnya.
Karenanya, sekalipun urusan buruh adalah dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wahyu’ sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Purwakarta dan sekitarnya jika aksi buruh menimbulkan kemacetan di mana-mana, karena ini semua dampak dari usulan buruh tidak di dengar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Namun, terpaksa hal ini kami lakukan untuk membalas penghinaan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat maupun APINDO. Penghinaan terhadap buruh Jawa Barat maupun atas rekomendasi para Bupati/Walikota se Jawa Barat tak di indahkan oleh Pemprov.
Mereka benar-benar meminta kami untuk terus unjuk kekuatan bahkan mungkin hingga benar-benar kami terpaksa hentikan mesin produksi maupun roda perekonomian.
Buruh tidak bisa banyak berharap terhadap mereka yang di pemerintahan sekarang, karena kekuatan politisi kelas pekerja yakni Partai Buruh belum bisa menjadi penentu kebijakan bagi buruh, sehingga parlemen jalanan menjadi pilihan perlawanan Buruh.
“Kita ganti itu nanti para personil pemerintah daerah yang justeru malah berorientasi untuk turut miskinkan kaum buruhnya” pungkas Wahyu.
“Sekali lagi kami mohon maaf atas terganggunya aktifitas masyarakat khususnya masyarakat Purwakarta dan sekitarnya.
Buruh se Jawa Barat 29-30/11/2023 hingga malam ini masih bertahan di jalanan untuk mengawal upah 15%.
“Semoga PJ Gubernur Jawa Barat dapat memutuskan UMK 2024 sesuai harapan buruh kabupaten/kota se Jawa Barat setidaknya sebagaimana rekomendasi para Bupati/Walikota se Jawa Barat. Aamiin.” ujarnya menutup pembicaraan.
(Red).
