BEKASI – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi menuai sorotan tajam terkait dugaan promosi jabatan yang dinilai janggal. Seorang pejabat bernama Khaerul Hamid, yang sebelumnya dilaporkan memiliki kasus saat menjabat di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada 2023, justru mendapatkan promosi ke beberapa posisi strategis.
Kejanggalan ini diungkap oleh Lembaga Investigasi Negara (LIN) yang menduga adanya “main hati” dalam proses tersebut. Menurut LIN, Khaerul Hamid seharusnya menghadapi sanksi berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 (UU ASN) atas dugaan kasusnya.
Alih-alih sanksi, Khaerul Hamid justru dilaporkan menerima promosi jabatan sebagai Kepala Bagian (Kabag) Umum. Selain itu, ia juga dipersiapkan untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat di Kecamatan Cikarang Pusat.
Ependi, seorang aktivis dari Lembaga Investigasi Negara (LIN), menyatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri dugaan “praktik kotor” ini. Ia mempertanyakan bagaimana seorang PNS yang dinilai bermasalah justru bisa “secepat kilat duduk di dua kursi panas.”
“Jika hal ini terus dibiarkan, birokrasi pemerintahan Kabupaten Bekasi bisa rusak dikarenakan orang yang duduk di kursi strategis cacat hukum,” ujar Ependi dalam keterangannya kepada wartawan.
LIN, yang mengklaim memiliki bukti pelengkap, memandang proses promosi ini tidak melalui tahapan yang jelas sebagai landasan hukumnya.
Ependi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya meminta klarifikasi langsung ke kantor BKPSDM sebanyak dua kali. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
“Kami sudah mendatangi Kantor BKPSDM dua kali, dan semua pegawai bungkam tidak paham akan hal ini. Kabid MUTPRO pun mendadak berangkat rapat, mungkin takut dikonfirmasi,” jelasnya.
LIN memberikan ultimatum. Jika dalam sepekan ke depan tidak ada klarifikasi yang jelas dari BKPSDM, mereka mengancam akan membongkar data yang dimiliki dan mempersiapkan laporan resmi kepada institusi penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak BKPSDM Kabupaten Bekasi maupun Khaerul Hamid terkait tuduhan tersebut.
(Engks).
